Diambang Disintegrasi ???

(Peran Umat Islam Dalam Memperjuangkan NKRI)

            Sebuah negeri yang terdiri dari ratusan suku dan ribuan pulau,  tentu tidak mudah untuk bersatu dalam sebuah kesepakatan. Apalagi sebelumnya  masing-masing mereka memiliki pemerintahan sendiri. Berbagai kesultanan, perang dan konflik telah mewarnai sejarah bangsa ini.  Namun demikian,  keinginan untuk merdeka dari penjajahan adalah keinginan bersama dan impian yang harus di wujudkan.  Usaha-usaha untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka harus betul-betul di perjuangkan sepenuh jiwa dan raga. Berbekal  semangat pembebasan dan spirit keagamaan, dengan di iringi kalimat takbir, bangsa Indonesia mengumandangkan  proklamsi kemerdekaannya. Jakarta 17 Agustus 1945 adalah tanggal dari peristiwa bersejarah tersebut.  

            Akan tetapi, ada beberapa (sebut saja) kejanggalan pada peristiwa seputar proklamsi kemerdekaan. Ada beberapa noda sejarah yang perlu di bersihkan . peristiwa itu di mulai dari disingkirkannya tujuh kata  dari piagam jakarta yang  yang sudah menjadi kesepakatan mufakat oleh para tokoh panutan pendiri bangsa ini.

Tuntunan Misterius

            Peristiwa ini di mulai pada tanggal 17 Agustus 1945 sore, beberapa jam setelah proklamasi di kumandangkan.  Telepon datang dari seorang yang mengaku pembantu laksmana Maeda ingin menemui Moehammad Hatta (Bung Hatta).  Ternyata orang ini menyampaikan ultimátum utusan dari indonesia timur.

            Sampai 1984 masih misterius dan tidak ada satu buku pun di indonesia yang  menjelaskan siapa gerangan yang memberi ultimátum (melalui jepang) itu.  Barulah setelah Cornell University di amerika serikat menerbitkan sebuah buku tentang indoneisa di sebutkan bahwa tokoh itu ialah gerungan Samuel Jacob Ratulangi atau yang di kenal dengan Sam Ratulangi. Ia di juluki di dalam buku itu sebagai anastute Cristian Politician From Manado, North Sulawesi (seorang politik kristen yang cerdik dari manado, Sulawesi utara).

            Bung Hatta saat itu menjabat sebagai wakil  ketua PPKI, mengungkapkan tuntutan tersebut datang kepadanya dari para pemuka agama kristen dan katolik di indonesia timur pada sore 17 agustus 1945 melalui seorang Opsir kaigun (Angakatan laut jepang). Pemuka agama kristen dan katolik menilai kalimat “Dengan kewajiban menjalankan  syariat islam bagi para pemeluk-pemeluknya” bersifat diskriminatif terhadap kelompok non-Muslim.

            Bung Hatta yang termasuk perumus piagam jakarta di panitia sembilan menolak anggapan itu. Dia menjelaskan kalimat yang mewajibkan  penerapanm syariat islam  tidak bertujuan mendiskriminasikan kelompok minoritas. Sebab kalimat itu hanya berlaku bagi para pemeluk islam. Apa lagi kalimat kalimat itu telah di setujui AA Maramis yang merepresentasikan kelompok non muslim di panitia sembilan.

            Namun demikian, penjelasan Bung Hatta tak berbuah hasil. Perwakilan dari Indonesia timur memastikan para pemuka Kristen dan protestan akan tetap bersikukuh meminta tujuh kata dalam piagam Jakarta di hapus. Jika kalimat tersebut tetap di pertahankan , mereka mengancam Indonesia timur tidak akan bergabung ke dalam Negara Indonesia yang baru saja di proklamasikan.

            Bung Hatta akhirnya mengalah  dan berjanji akan membahas persoalan  di sidang PPKI keesokan harinya (18 Agustus 1945). Bung Hatta sadar jika republic yang baru di proklamsikan pecah, maka belanda kan mudah kembali menjajah. “kalau indonesi pecah, pasti daerah di luar jawa dan sumatera akan di kuasi kembali oleh belanda dengan menjalankan politik devide et impera,  politik memecah dan menguasai,” kenang Hatta.

Polemik Piagam Jakarta

            Sabtu, 18 Agustus 1945, paniti persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) akan besidang dengan agenda mengesahkan UUD 1945, menganngkat presiden dan wakil presiden,  serta mengangkat kepala daerah. Namun sidang di jadwalkan di mulai pukul 09.00 WIB molor akibat tuntutan misterius ini.

            Bung Hatta mendiskusikan tuntutan para pemuka agama Kristen dan katolik dari indonesia timur dan sejumlah tokoh islam. Mereka yang terlibat ialah k.h.wachid Hasjim, Teuku M. Hasan , dan juga Kasman Singodimedjo.

            Salah satu tokoh islam yang saat itu paling bersikeras menolak penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta ialah ketua umum Muhammadiyah sekaligus anggota panitia Sembilan Ki Bagus Hadikusumo.

            Sukarno yang merupakan ketua PPKI memang sengaja meminta Kasman bergabung sebagai anggota tambahan PPKI. Selain Kasman ada lima orang lain yang juga di minta sukarno menjadi anggota tambahan PPKI mereka ialah: Wiranata Kusumah, Ki Hadjar Dewantara, Sayuti Melik, Mr Iwa Kusumasumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo.

            Kasman di minta secara Khusus untuk membujuk Ki Bagus Hadikusumo agar bersedia menerima penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta.  Sukarno percaya Kasman yang juga warga Muhammadiyah dapat melunakan pendirian Ki Bagus. Sebab sejumlah lobi tokoh islam seperti K.H. Wachid Hasjim, Teuku M. Hasan, hingga Bung Hatta tidak mampu melunakkan pendirian Ki Bagus mempertahankan tujuh kata dalam piagam Jakarta.

            Mulanya Kasman keberatan memenuhi permintaan Sukarno. Sebab tujuh kata dalam piagam jakarta merupakan hal prinsip bagi umat islam dalam bernegara.  Namun Kasman pun sadar dalam kondisi sangat mendesak. PPKI harus bersidang mengesahkan  UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Jika terus berdebat, maka republik yang baru sehari di proklamasikan itu terancam bubar.

            Dengan menggunakan Bahasa jawa halus Kasman akhirnya berkenan membujuk Ki Bagus. Kasman juga mengingatklan dalam UUD yang di sahkan itu terdapat satu pasal yang menyatakan bahwa enam bulan lagi Majlis Permusyawaratan Rakyat akan melakukan  penyempurnaan isi undang-undang Dasar. Sehingga tidak  ada salahnya umat islam mengalah sementara menghapus tujuh kata dalam piagam Jakarta demi indonesia merdeka yang berdaulat, adil , makmura dan di ridhai Allah SWT.   

             Mendengar penjelasan Kasman, Ki Bagus bersedia  mengendurkan pendirian dan menerima usul penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta itu berganti menjadi kalimat: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

            “pada waktu itu kami dapat menginsyafi  bahwa semangat piagam  tidak lenyap dengan menghilangkan  perkataan `ketuhanan dengan kewajiban menjalankan  syariat islam bagi para pemeluknya” dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa`,” kata Kasman.

            Kendati begitu setelah enam bulan UUD 1945 disahkan, karena situasi republic yang tidak menentu akibat agresi militer Belanda, MPR tidak pernah bersidang untuk memperbaiki isi pembukaan UUD 1945 sebagaimana aspirasi sejumlah tokoh islam.

Semangat Disintegrasi

            Singkat cerita tujuh kata itu di hapus,  selain itu beberapa peran islam dalam konstitusi juga di anulir. Sejarah kemudian membuktikan , kawasan yang menjadi modal kelompok penggugat tujuh kata piagam jakarta ternyata  tetap berusaha melepaskan diri dari naungan NKRI.

            Pemberontakan  RMS di Maluku dan permesta di Sulawesi Utara  membuktikan,  tanpa tujuh kata tentang syariat islam pun, kelompok  tersebut memang tidak betah bernaung di NKRI. Kelak kebencian itu menggelora  lagi di kawasan yang sama.

            Pada saat bangsa indonesia masih berpegang teguh pada UUD1945 (hasil perubahan yang memenuhi aspirasi kelompok kristen), orang-orang kristen dan katolik di indonesia timur tetap sangat kuat keinginannya untuk melepaskan diri dari indonesia. Munculnya gerakan RMS, papua merdeka,  dan lainnya adalah sebagai bukti  semangat disintegrasi dari kelompok non-Muslim.

            Mengapa umat islam ingin melaksanakan ajarannya sendiri yang di atur melalui piagam jakarta, lantas apa urunsannya kelompok lain keberatan? Kenapa mereka menolak umat islam  untuk melaksanakan  syariat yang di atur yang di buat sendiri oleh umat islam? Begitu pula dengan perda yang mengatur umat islam, kenapa harus sewot jika kaum muslimin melaksanakan ajarannya sesuai ketentuan dalam perda itu?

            Umat islam meskipun meskipun memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat islam, selalu berusaha untuk konstitusional ketika menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Karena semangat persatuan kemerdekaan adalah bagian  spirit dari ajaran agama islam. Oleh karena itu, tuduhan  anti-NKRI yang di alamatkan kepada mayoritas kelompok islam adalah dusta dan merupakan pembodohan publik.

Peran Natsir Mencegh Disintegrasi

            Perjalanan hidup  sebuah bangsa memang tidak selalu mulus. Apalagi mereka yang belum lama menggunakan identitas kebangsaan dan baru saja memproklamasikan kemerdekaan. UUD 1945 sudah di langgar sejak awal. Konstitusi ini menganut sistema presidencial namun pada 14 November 1945, tiba-tiba indonesia menganut sistema parlamenter. Padahal konstitusinya masih UUD 1945.

            Di awal Pemerintahan, pemegang kekuasaan bukan lagi presiden tetapi perdana menteri. Hal itu sama sekali tidak ada dalam  UUD 1945. Lahirnya UUD RIS pada 27 Desember 1949 tentu lebih dahsyat lagi. UUD 1945 bukan hanya di langgar seperti saat perubahan  sistem pemerintahan tapi juga mencampakkan UUD 1945. Konstitusi RIS bukan hanya mengubah sistem pemerintahan tapi juga bentuk negara.

            Indonesia tidak lagi berbentuk negara kesatuan tapi federal. Dalam pasal 1 UUD 1945 jelas tertulis : negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk republic. Konstitusi RIS merupakan kompromi terlalu jauh dengan belanda yang tak mau melepas indonesia. Namun,  dengan di bentuknya Uni Indonesia –Belanda, indonesia harus mengakui ratu belanda sebagai kepala negara persekutuan ini.

            Tak hanya itu,indonesia harus berhutang 4,3 miliar gulden kepada belanda karena biaya dua kali agresi  belanda ke indonesia di hitung menjaadi hutang indonesia. Republik Indonesia, di proklamasikan pada 17 Agustus 1945 hanya berwilayah di Yogyakarta. RIS terdiri dari tujuh negara bagian dan sembilan wilayah otonom yang tergabung dengan RIS. Keberadaan wilayah otonom ini berarti wilayah indonesia menjadi berkurang yaitu Jawa Tengah, Kalimantan, Bangka belitung, dan Riau.

            Hasil KMB menyebutkan, Irian jaya (papua) masih di bawah belanda dan akan di selesaikan  dalam satu tahun. Hasil KMB pun menyatakan belanda berhak bersekutu langsung dengan negara-negara bagian. Republik yang di proklamasikan sudah hilang.

            Hanya dalam beberapa hari setelah RIS terbentuk, pecah demontrasi  dan petisi menolak negara federal dan mendukung negara kesatuan.  Demontrasi dan petisi seperti muncul di malang (negara bagian jawa timur), sukabumi, dan jakarta (negara pasundan), dan di negara sumatera timur.

            Merebaknya demonstrasi dan petisi itu kemudian menarik perhatian parlemen RIS. Mohammad Natsir akan menjadi ketua fraksi Masyumi di parlemen, mengadakan serangkaian pertemuan. Ia berkeliling di daerah dan berkomunikasi dengan partai-partai. Indonesia terbelah antara yang pro-unitaris dan yang pro-federalis. Tak hanya di lapangan politik tapi juga di lapangan militer. Menurut sejarawan Anhar Gonggong, pemberontakan di daerah di latari masalah uni taris dan federalis. Ini terkait penempatan pasukan dan peralatan perang. Ada Tarik menarik antara pusat dan daerah.

            Natsir tidak ingin terjebak pada Unitaris dan Federalis. Rakyat bergolak, parlemen mengeluarkan  resolusi dan mosi, ujungnya pemerintah defensif. Natsir mengingatkan , “kita masih berhadapan dengan struktur kolonial serta alat politik pengepungan  yang di ciptakan Van Mook di daerah-daerah.” Hasil perjanjian Renville membuat wilayah indonesia menyusut.

            Natsir selaku ketua fraksi Masyumi di parlemen berpendapat, meskipun maksud dari demonstrasi di berbagai daerah itu baik, tapi jika di biarkan tanpa penyaluran sebagaimana mestinya, dapat mengancam negara baru ini.

            Natsir mengkehendaki penyelesaian menyeluruh dan tidak membiarkan rakyat mencari jalannya sendiri. Karena hal itu membahayakan eksistensi indonesia. Natsir juga menyimpulkan bahwa para pemimpin negara bagian menolak gagasan pembubaran negara-negara bagian itu. Sedangkan para pemimpin RI di Yogyakarta ingin kembali ke negara kesatuan sesuai proklamasi 17 Agustus 1945. Kepada para pemimpin RI di yogya, natsir mengatakan bahwa kita punya program yakni program mempersatukan kembali ke indonesia. Dua cara mencapai tujuan itu: pertama, kita perangi semua negara bagian  sampai mereka kalah dan kemudian kata menjadi satu. Kedua, kita tidak perlu berperang. Kita ajak mereka membubarkan diri dengan maksud untuk bersatu. “kita, negara RI di yogya punya Dwitunggal Sukarno-Hatta. Negara bagian lain, tidak,” kata natsir.

            Selanjutnya natsir berkata: “Dalam sejarah jangan  kita lupakan faktor pribadi. Mutu pribadi orang itu menunjukkan `siapa itu’ Sukarno-Hatta. Tidak ada yang bisa mengatakan`tidak’ kalau kita majukan Sukarno-Hatta untuk menjadi presiden dan wakil presiden RI. Sedangkan kita, diam sajalah. Kalau di perlukan , ya, dipakai;dan kalau tidak, ya, tidak apa-apa. Pokoknya tidak ada satupun dari negara-negara bagian itu yang akan menolak Sukarno-Hatta untuk mempersatukan, untuk memproklamasikan, dan untuk mempersatukan kembali.”

            Tanpa setetes darah yang tumpah dan melanggar konstitusi, melalui mosi itu keutuhan indonesia kembali. Pemerintah segera melahirkan  piagam Pembentukan  Negara Kesatuan –bubarlah negara-negara federal itu. UUD RIS berubah menjadi UUDS. Indonesia kembali kenegara kesatuan.

            Mosi integral ini diterima secara aklamasi dan di tandatangani bersama oleh M Natsir, soebadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Ir Sukiman, K Werdojo, AM Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, B Sahetapy Engel, Dr Tjokronegoro, Moch Tauchid, Amelz, dan H.Siradjuddin Abbas.

            Pemerintah menerima baik mosi integral Natsir. Perdana menteri RIS, Mohammad Hatta menegaskan, dia akan menjadikan mosi integral natsir sebagai pedoman dalam pemecahan persoalan-persoalan yang di hadapi.

Proklamasi NKRI

            Dengan pendekatan yang sangat arif, “mosi integral” Natsir di terima secara aklamasi oleh parlemen RIS. Perdana menteri Hatta menyambut baik Mosi Integral Natsir dan menegaskan akan menggunakan  Mosi Integral Natsir sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan-persoalan  yang di hadapai.  Sebagai demikian Mosi Integral Natsir telah menjadi jalan yang paling elegan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

            Selanjutnya, pada 17 Agustus 1950, bersamaan dengan perayaan  hari ulang tahun kelima Proklamasi Kemerdekaan, presiden Sukarno mengumumkan lahirnya NKRI. Hasilnya Ir Sukarno akan menjadi presiden dari negara baru, negara kesatuan . Mohammad Hatta  ditunjuk sebagai wakil Presiden. Pada 15 Agustus 1950, dalam sidang bersama senat dan parlemen RIS, Presiden Sukarno membacakan  piagam pembentukan NKRI. Dan memang ,pada 17 agustus 1950, presiden Sukarno mengumumkan lahirnya NKRI.

            Ilmuwan politik, Mohammad Noer PhD,  mengumumkan bahwa indonesia sebenarnya memiliki dua proklamasi. Pertama, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan bahwa penjajahan terhadap bangsa Indonesia telah berakhir dan bangsa ini menyatakan kemerdekaannya.kedua, proklamasi berdirinya NKRI pada 17 Agustus 1950 sebagai pernyataan bubarnya 16 negara bagian, termasuk RI, dan melebur ke dalam negara baru bernama NKRI. Inilah hakikat dan makna proklamasi pembentukan NKRI 17 Agustus 1950.

Sumber: Majalah Tabligh 2017