default

MUHAMMADIYAH DAN AGENDA REFORMASI (IV)

Bagian IV

0 1,567

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

REFORMASI DALAM MUHAMMADIYAH

Pengalaman dalam proses reformasi menunjukkan kecen derungan adanya sementara kontroversi dalam menggagas id dan memperjuangkan aspirasi reformasi antara perila individu tokoh dan kehendak lembaga (organisasi) yang sering dipertanyakan dan dipertentangkan di sebagian lingkungan intern Persyarikatan. Maka pada masa-masa mendatang pernyataan sikap, dan langkah tokoh Muhammadiyah yang secara subtansial membawa muatan isi dari dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, misi dan khitah perjuangan Muhammadiyah secara kelembagaan, dapat didukung dan diapresiasi oleh persyarikatan. Muhammadiyah sebagai organisasi hendaknya menunjukkan sikap responsif dan memiliki kinerja organisasi yang dinamik dalam menanggapi dan menyingkapi persoalan-persoalan bangsa secara pro-aktif. Jika secara perseorangan dianggap tidak mewakili organisasi sedangkan kehidupan bangsa tengah dilanda krisis yang memerlukan partisipasi mengambil prakarsa dan tawaran pemecahan, sehingga terdapat saluran organisasional yang positif dan bertanggungjawab. Penguatan peran individu sangat mungkin terjadi antara lain karena faktor organisasi berjalan tidak efektif, selain karena faktor faktor lainnya.
Karena pada hakekatnya fungsi organisasi secara kolektif itu merupakan hasil dari peran-peran aktual para aktor atau anggotanya, maka jika dituntut adanya fungsi yang pro-aktif dari Muhammadiyah secara kelembagaan dalam menanggapi dan mensikapi persoalan-persoalan bangsa sebagai wujud dari komitmen kebangsaan yang niscaya, maka hal itu berarti adanya tuntutan kepada setiap elit pimpinan maupun warga Muhammadiyah untuk menunjukkan daya responsi dan prakarsa yang tinggi mula-mula pada tingkat individual untuk kemudian diproyeksikan dalam sikap kolektif di tubuh kepemimpinan Persyarikatan. Karenanya kinerja dan daya integrasi antar elit pimpinan dalam satu kesatuan kepemim pinan menjadi sangat penting untuk dibangun dan dikem bangkan sehingga menghasilkan sikap kolektif organisasi. Pada tingkat inilah pentingnya kohesvitas dan ukhuwah segenap anggota pimpinan dari tingkat Pusat sampai Ranting dengan keberanian dan ketulusan untuk mengeliminasikan perbedaan-perbedaan yang sifatnya individual dan lebih membangun budaya integratif dalam satu imamah organisasi.
Disadari bahwa dalam sementara tubuh anggota Persyarikatan masih terdapat kecenderungan ekstrem antara mereka yang mengambil langkah pragmatis dalam dunia politik praktis. dengan kecenderungan lain yang terkesan a-politik. Maka diperlukan visi baru yang memandang kehidupan politik sebagaimana kehidupan ekonomi dan aspek-aspek lainnya sebagai sesuatu yang wajar dan bersifat duniawi yang memerlukan supremasi nilai dalam mengelolanya sekaligus memperlakukannya secara normal untuk tidak didewa dewakan atau sebaliknya dinapikan secara apriori.
Karenanya diperlukan transformasi visi dan partisipasi politik yang sehat di tubuh segenap warga persyarikatan Muhammadiyah yang landasan utamanya berangkat dari semangat misi politik Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang bersifat dinamik serta membawa supremasi nilai-nilai Islam.

Dalam kaitan itu kedudukan khittah Perjuangan Muhammadiyah dan adanya pembatasan-pembatasan rangkap jabatan dalam organisasi politik dari para anggota pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan masih dipandang relevan sebagai kerangka yang membatasi peran peran politik yang bersifat keterlibatan langsung dalam politik praktis (riil politik) agar Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan tetap berjalan dalam koridornya. Namun semangat khittah itu haruslah disertai dengan pendidikan politik yang terprogram agar tidak menumbuhkan situasi apatis dan apriaori terhadap dinamika politik bangsa. di samping agar tidak memberikan keleluasaan pada praktik praktik politik yang pragmatis dan bebas nilai dari para aktor politik Muhammadiyah.
Semangat reformasi yang meluas merupakan momentum yang tepat untuk melakukan revitalisasi gerakan Muhammadiyah sebagai wujud dari inner dynamics etos tajdid dalam Muham madiyah sejak berdirinya tahun 1912. Revitalisasi itu berupa perubahan-perubahan secara konstruktif dan mengarah pada perbaikan dan pengembangan dalam membangun kinerja kepemimpinan, kinerja organisasi, kinerja amal usaha, dan program-program dakwah yang bersifat transformasi sebagaimana diteladankan oleh KH. Ahmad Dahlan.
Dalam gerakan reformasi ke dalam yang bersifat revitalisasi itu sangatlah penting dan strategis posisi pembaharuan keagamaan dalam bentuk elaborasi pemikiran-pemikiran Is lam yang menjadi tanggungjawab Majlis Tarjih yang operasionalisasinya dikembangkan oleh segenap Majelis. Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah secara simultan.
Dalam proses elaborasi pemikiran Islam tersebut konsep Tauhid Sosial dapat dijadikan salah satu tonggak atau titik masuk yang kemudian diintegrasikan dengan gagasan-gagasan lain dalam format pemikiran Islam Muhammadiyah..

Dalam proses revitalisasi internal itu juga sangatlah penting segera ditetapkan dan dipublikasikan konsep Keyakinan Hidup Islami dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir 1992 dan Muktamar ke-43 untuk kemudian dimasyarakatkan sebagai upaya pembaruan sikap dan fahamkeagamaan dalam Muhammadiyah
Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan senantiasa menuntut kelangsungan dirinya guna mengemban misi dakwah. Karena itu kedudukan kader sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan sangatlah penting. Maka menjadi tanggungjawab segenap institusi di dalam tubuh Persyarikatan untuk memberikan konstribusi dalam pembentukan dan pengembangan sumberdaya kader Muhammadiyah. Di masa depan sangat diperlukan sumber daya kader Muhammadiyah yang benar-benar dapat diandal kan baik komitmen, wawasan. visi, profesi, dan kemam puannya dalam menggerakkan dan membawa Muhammadi yah untuk memainkan peranannya secara signifikan dalam dinamika kehidupan umat dan bangsa yang jauh lebih kompleks dan sarat tantangan dalam era Indonesia abad ke 21. Sehubungan dengan itu diperlukan komitmen dan visi baru dalam mengembangkan kaderisasi Muhammadiyah yang terintegrasi dengan kepentingan besar Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah dan Gerakan Tajdid di negeri ini. Revitalisasi dunia pendidikan sebagai wahana kaderisasi dan pengembangan sumberdaya manusia sangatlah penting dan strategis sebagai tonggak gerakan Muhammadiyah di masa depan.
Belajar dari proses reformasi yang meluas di tubuh bangsa saat ini maka Muhammadiyah secara internal dituntut untuk melakukan reformasi alam pikiran dan sikap sementara anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah yang cenderung berada dalam budaya birokrasi serta pada bagian bagian tertentu telah tersubordinasikan oleh hegemoni negara dan birokrasi kekuasaan yang sentralistik. Sehingga dalam kondisi tertentu telah melahirkan kebudayaan dan perilaku pragmatis dan akomodatif yang menghilangkan daya kemandirian di tubuh Muhammadiyah. Perlu ditumbuhkan kesadaran kolektif bahwa apapun latarbelakang para elit dan anggota Muhammadiyah dalam piramida kepemimpinan dan organisasi Persyarikatan, semuanya dituntut untuk berusaha memposisikan dan memerankan diri sebagai pelaku-pelaku dakwah yang memiliki misi luhur untuk mencerahkan kehidupan umat dan bangsa. Alam pikiran yang demikian didasari oleh keberadaan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar yang mencita citakan terbentuknya masyarakat utama, bukan semata-mata organisasi yang harus mempertahankan dirinya dari kepentingan-kepentingan jangka pendek dan ekslusif belaka.
Muhammadiyah dituntut kepeloporannya dalam meningkatkan ukhuwah Islam antar segenap komponen umat ke arah yang semakin aktif dan meluas ketingkat bawah, sehingga dapat dikembangkan jaringan kerjasama untuk pembangunan umat yang semakin maju. Dalam pengembangan ukhuwah itu Muhammadiyah perlu melakukan berbagai inisiatif dalam menjalin hubungan dan kerjasama khususnya dengan keluarga besar Nahdatul Ulama yang termasuk dua sayap besar Islam bersama Muhammadiyah di negeri ini.